Bogor – Makin tingginya kebutuhan masyarakat untuk dilakukan sosialisasi halal, LPPOM MUI lakukan regenerasi karyawannya dalam acara Training for Trainer, Sabtu dan Minggu (15/10). Training yang berjalan serius tapi santai tersebut membahas berbagai isu terkini terkait Sistem Jaminan Halal (SJH). Informasi yang didapat selanjutnya dapat menjadi bekal para peserta yang terdiri dari auditor LPPOM MUI untuk dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
LPPOM MUI bertekad untuk semakin terbuka kepada stakeholder baik kepada perusahaan maupun masyarakat secara luas guna menjamin transparansi regulasi halal. Program-program yang dilakukan diantaranya pelatihan SJH reguler tiap bulan, in-house training, dll.

Dalam waktu dekat, LPPOM MUI akan menggelar Halal Bi Halal dengan mengajak seluruh perusahaan bersertifikasi halal. Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 26 Oktober 2011 pukul 08.30, di Hotel Twin Plaza, Jakarta.

Perusahaan Halal yang menghendaki informasi pengurusan sertifikasi halal dan Sistem Jaminan Halal secara lebih mendalam pun dipersilahkan untuk mengikuti class session di LPPOM MUI Jl. Proklamasi No.51, Lt.III, Menteng, Jakarta Pusat setiap hari Selasa, jam 10.00 WIB.

Untuk masyarakat luas juga digelar berbagai kegiatan sosialisasi seperti seminar, talkshow, kegiatan sosialisasi seperti Halal Tour, Halal Goes To School, Halal Cooking Class, dll. Agenda terdekat adalah pada tanggal 24 Oktober 2011 akan diselenggarakan Halal Tour dengan mengajak murid dari SMPIT Ummul Qur’a berkunjung ke Pabrik PT. Indolakto. Selain mengetahui proses produksi sebuah produk susu, para peserta juga dibekali pengetahuan tentang bagaimana menjaga produk halal dari proses produksinya sampai ke tangan konsumen. (nad)

http://www.halalmui.org/index.php?option=com_content&view=article&id=811%3Alppom-mui-lakukan-regenarasi-trainer&catid=1%3Alatest-news&Itemid=434&lang=in

Hidayatullah.com–Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat H Muhamad Nadratuzzaman Hosen mengaku ada indikasi barang yang jelas-jelas haram ingin dikatakan halal.

“Terhadap produsen yang melakukan hal seperti itu, MUI telah melakukan peneguran,” katanya kepada wartawan di sela-sela acara Workshop On Dairy Product Flavors And Vitamins dan Training On Halal Asurance System di Bogor, Jawa Bara Senin kemarin.

“Kita telah menegur keras kepada mereka, tapi yang berwenang menindak mereka adalah pemerintah. Sudah berapa produsen nakal yang sudah ditegur.”

Dia mengemukakan, sejauh ini peran MUI hanya menangkal barang-barang haram dari produsen agar sampai beredar kepada masyarakat, khususnya umat Islam.

“Sebaliknya, kalau barang dari produsen sudah beredar di masyarakat, maka MUI tidak bertanggung jawab, justru pemerintah yang bertanggung jawab,” katanya.

Pada bagian lain, Muhamad Nadratuzzaman Hosen juga menyatakan bahwa MUI menilai akan sangat keliru jika pemerintah yang mengeluarkan sertifikasi halal, sebab kewenangan mengeluarkan sertifikasi halal adalah MUI, sedangkan tugas pemerintah membuat peraturan atau Undang-undang agar produsen dalam memproduksi barang-barangnya dijamin halal.

“Sejauh ini, saya melihat ada usaha dari pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama yang akan mengambil alih peran MUI untuk mengeluarkan sertifikasi halal. Kalau hal ini terjadi jelas sangat keliru,” katanya.

Ia mengatakan bahwa tugas dan kewenangan pemerintah adalah membuat aturan, bukan mengeluarkan sertifikasi halal.

“Artinya, kalau pemerintah sudah membuat aturan, tidak perlu lagi ada sertifikasi halal, sebab produsen maupun konsumen sudah yakin barang yang diproduksinya dijamin halal,” katanya.

Karena itu, kata dia, jangan sampai sertifikat halal menjadi proyek pemerintah, sehingga biarlah kewenangan mengeluarkan sertifikasi halal adalah tugas ulama, dalam hal ini MUI yang sudah melaksanakannya selama 20 tahun.

Mengenai RUU (Rancangan Undang-Undang) Jaminan Produk Halal yang saat ini sedang dibahas di Komisi VIII DPR RI, ia mengatakan, jaminan produk halal diperlukan untuk meyakinkan apa yang dikerjakan oleh MUI dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, karena selama ini tidak ada payung hukum jelas yang dikeluarkan oleh pemerintah, “Jadi, RUU Jaminan Produk Halal bukan untuk mengambil alih peran MUI,” katanya. [ant/www.hidayatullah.com]

Brem

Adalah brem padat, jajanan khas Jawa Timur, yang memang cenderung tak ada masalah untuk dikonsumsi umat Islam. Yang perlu diwaspadai adalah brem yang berbentuk cair. Brem jenis ini biasanya banyak terdapat di Lombok dan Bali yang dikemas dalam botol.

Brem cair ini dibuat melalui proses fermentasi yang memanfaatkan jamur tertentu guna mengurai karbohidrat dan glukosa menjadi ether. Bahan bakunya terdiri dari ragi tape, beras ketan hitam dan putih. Kedua beras ketan tersebut dicampurkan dan direndam semalam, kemudian ditiriskan dan dikukus menjadi nasi. Nasi ketan ini didinginkan di sebuah ruang serta diberi ragi yang telah dihaluskan, dicampur secara merata, dibungkus dengan plastik atau daun pisang. Bungkusan tersebut difermentasikan selama 3-5 hari hingga berbentuk tape yang kemudian dipres agar keluar cairannya, sedangkan ampasnya dibuang. Cairan yang dihasilkan dari
tape tersebut didiamkan beberapa saat, kemudian direbus dalam suhu dibawah titik didih dalam kurun waktu tertentu. Jadilah brem minuman berkadar alkohol tinggi dan tentu saja haram hukumnya.

Bika Ambon
Bika Ambon adalah kue berongga, berwarna kekuningan, empuk, agak kenyal, dan manis. Bika Ambon bisa dibuat melalui proses fermentasi dengan menggunakan arak, air tape, atau air nira.  Jadi jika membeli atau mendapatkan oleh oleh bika ambon pastikan ada logo halal MUI sebab khawatir dibuat dengan menggunakan arak. Bika Ambon yang mendapatkan logo halal biasanya menggunakan air nira pada proses fermentasi nya.

Bakpia

Bakpia adalah makanan yang terbuat dari campuran kacang hijau dengan gula yang dibungkus dengan tepung lalu dipanggang. Di beberapa daerah di Indonesia, makanan yang terasa legit jika dimakan ini dikenal dengan nama pia atau kue pia. Isi bakpia bisa menyesuaikan dengan keinginan konsumen di antaranya cokelat, keju, kumbu hijau, dan kumbu hitam. Bakpia yang cukup dikenal salah satunya berasal dari daerah Pathok (Pathuk), Yogyakarta.

Isilah bakpia sendiri adalah berasal dari dialek Hokkian (Hanzi: 肉餅), yang secara harfiah berarti roti berisikan daging. Ada banyak orang masih khawatir dengan penyebutan kata bak pada bakpia seperti halnya makanan lainnya seperti bakmi bakso bakpao dan lain lain padahal arti “bak” sendiri yg memang berasal dari cina adalah daging dan bukan babi dan bahasa cinanya babi buka “bak”.

Namun yg dikhawatirkan sekarang adalah kulit bakpia/bakpia pathok ada yang memakai bumbu minyak babi biar ‘greng’. Jadi pastikan bakpia yang didapat dari oleh oleh adalah bakpia yang sudah ada label halal MUI.

bersambung…

(pernyataan dibawah ini adalah pernyataan dari Bapak Wakil Walikota Batam pada web beliau pada sekitar bulan februari 2009 atas pertanyaan dari seorang penanya)

“Untuk itu kami mengimbau kepada pemilik usaha rumah makan maupun restoran baik yang berada di hotel maupun di luar hotel untuk peduli terhadap sertifikasi label halal haram pada sebuah makanan atau pun minuman yang dikonsumsi masyarakat luas dari LPPOM MUI.

Pengusaha restoran dan rumah makan peduli terhadap sertifikasi halal tersebut kami rasa bahkan menguntungkan mereka sendiri bukan merugikan.

Dengan adanya sertifikat kehalalan tersebut, umat Islam akan merasa nyaman apabila menikmati makanan yang disajikan direstoran atau di rumah makan tersebut. Seperti luar negeri saja contohnya Singapura, Malaysia dan Australia sangat konsen terhadap sertifikat itu, kenapa kita kurang, inilah yang patut kita tiru di Batam.

Sertifikasi yang dikeluarkan LPPOM itu merupakan sub dari MUI. Artinya, mereka yang ada dI LPPOM MUI adalah ulama yang sangat memiliki kridibilitas dan patut bagi kita umat Islam mengikuti itu.

Ir Ria Saptarika, Wakil Walikota Batam
(pernyataan diatas adalah pernyataan dari Bapak Wakil Walikota Batam pada web beliau pada sekitar bulan februari 2009)
sumber : http://www.riasaptarika.web.id

  • LPPOM MUI Jawa Barat

Jl. RE Martadinata No 105 Bandung, Telp : 022-7324148, 0251-7156678

  • LPPOM MUI Lampung

PKUI/Islamic Centre, Jl. Sukarno Hatta Rajabasa, Bandar Lampung, Telp : 0721-251003, 786937

  • LPPOM MUI DKI Jakarta

Masjid Islamic Centre, Jl. Kramat Jaya Raya Koja Jakarta Utara, Telp : 02144835249, 70972352

  • LP POM MUI Bali

Jl. Pulau Menjangan 28 Denpasar 80114, Telp : 0361-238079

  • LPPOM MUI Jawa Timur

Jl. Dharmahusada Selatan No. 5 Surabaya 60285, Telp : 031-5965518

  • LPPOM MUI Riau

Jl. Syeh Burhanuddin, Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, Telp : 0761-21415

  • LPPOM MUI Sulawesi Selatan

RS Islam Faisal, Jl. Pangeran Patarani Makasar 90222 dan Lt. Dasar Masjid Raya Makasar, Jl. Masjid Raya No. 1 Makasar 90153, Telp : 0411-853364, 5063787

…bersambung…

Sertifikasi Halal Cetak E-mail
Tujuan
Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin para konsumen. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.
Sertifikat Halal
Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.
Jaminan Halal dari Produsen
Masa berlaku Sertifikat Halal adalah 2 (dua) tahun, sehingga untuk menjaga konsistensi produksi selama berlakunya sertifikat, LPPOM MUI memberikan ketentuan bagi perusahaan sebagai berikut:
1. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempesiapkan Sistem Jaminan Halal. Penjelasan rinci tentang Sistem Jaminan Halal dapat merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LP POM MUI.
2. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal.
3. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinpesksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI.
4. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.
Prosedur Sertifikasi Halal
1. Produsen yang menginginkan sertifikat halal mendaftarkan ke sekretariat LPPOM MUI dengan ketentuan sebagai berikut:
a.  Industri Pengolahan
- Produsen harus mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di lokasi yang sama dan/atau yang memiliki merek/brand yang sama.
- Produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk maklon dan pabrik pengemasan.
- Ketentuan untuk tempat maklon harus dilakukan di perusahaan yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia disertifikasi halal.
b.  Restoran dan Katering
- Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu musiman.
- Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta gudang.
c. Rumah Potong Hewan
- Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang berada dalam satu perusahaan yang sama.
2. Setiap produsen yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi produknya, harus mengisi Borang yang telah disediakan. Borang tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan.
3. Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LP POM MUI untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan.
4. LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim Auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.
5. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam Rapat  Auditor  LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
6. Laporan hasil audit disampaikan oleh Pengurus LPPOM MUI dalam Sidang Komisi Fatwa Mui pada waktu yang telah ditentukan.
7. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal.
8. Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
9. Sertifikat Halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.
10. Tiga bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan LPPOM MUI.
Skema Prosedur Sertifikasi Halal

Skema Prosedur Sertifikasi Halal
Tata Cara Pemeriksaan (Audit)
Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup:
1. Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk (Sistem Jaminan Halal).
2. Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formula produksi  serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan.
3. Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan  bahan, produksi, pengemasan dan  penggudangan serta penyajian untuk restoran/catering/outlet.
4. Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi.
5. Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu.
Masa Berlaku Sertifikat Halal
Sertifikat Halal hanya berlaku selama 2 (dua) tahun, sedangkan untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan.
Sistem Pengawasan
1. Perusahaan wajib mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sepanjang berlakunya Sertifikat Halal.
2. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal  setiap 6 (enam) bulan sekali setelah terbitnya Sertifikat Halal.
3. Perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan wajib melaporkan dan mendapat izin dari LPPOM MUI.

Prosedur Perpanjangan Sertifikat Halal

1. Produsen harus mendaftar kembali dan mengisi borang yang disediakan.
2. Pengisian borang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.
3. Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik produk versus bahan serta spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses terbaru.
4. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.
5. Perusahaan harus sudah mempunyai manual Sistem Jaminan Halal sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal di atas.
Pemutakhiran Terakhir ( Sabtu, 14 Juni 2008 )

Sumber http://www.halalmui.org

Negara-negara internasional telah mengakui bahwa sistem sertifikasi halal yang dimiliki oleh Lembaga Pengkajian Pangan obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI terbaik di dunia. Selain pelaku bisnis yang mengakui, para ulama internasional seperti Imam Besar di Sanghai-Cina sangat salut dengan sistem sertifikasi halal Indonesia. Maka dalam standarisasi produk halal, Cina merujuk pada Indonesia.

Direktur Eksekutif LPPOM-MUI, Ir. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, MS, Mec, PhD, menjelaskan, kualitas sertifikasi produk halal di Indonesia sangat berbeda dengan negara lainnya. Sertifikasi produk halal dikeluarkan oleh lembaga independen, kemudian di back up oleh ulama dengan adanya komisi fatwa MUI dan para auditor yang terdiri dari para profesor, dokter dan master dari berbagai universitas. Jadi, kami memang beda.

Lantas seperti apakah sistem sertifikasi produk halal di Indonesia itu, Agus Yuliawan dari pkesinteraktif.com, mewawancarai, Direktur Eksekutif LPPOM-MUI, Ir. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, MS, Mec, PhD, saat acara Halal Exhibition di Balai Kartini Jakarta kemarin. Berikut komentarnya:

Hingga saat ini sudah berapa banyak perusahaan produk halal di dunia yang mendapatkan sertifikasi halal?

Untuk saat ini, kami telah melakukan sertifikasi 2800 perusahaan produk halal untuk nasional dan Internasional, untuk perusahaan luar negeri sudah 51% telah tersertifikasi. Mereka adalah perusahaan Cina dimana 80 perusahaan di Cina telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Kedepan akan banyak lagi perusahaan Cina yang akan mengajukan sertifikasi, karena mereka merespon positif adanya produk halal tersebut. Dengan adanya Cina sebagai kekuatan baru dalam produk halal akan menjadikan trend perdagangan produk halal akan semakin mengglobal. Kita harus tahu Cina merupakan raksasa besar ekonomi yang lagi bangun tidur dan ingin sejajar dengan negara-negara maju. Realitas ini, kami buktikan dengan beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh Imam Besar dari Sanghai Cina untuk menjelaskan tentang sistem sertifikasi halal yang ada di Cina.

Bagaimana pandangan ulama Cina terhadap sertifikasi halal di Indonesia?

Mereka menilai sistem sertifikasi halal di Indonesia yang terbaik karena masuk akal, maka mereka meminta untuk meneruskan sistem sertifikasi itu.

Apa yang menjadikan kekuatan sistem sertifikasi halal Indonesia dibandingkan dengan negara lain?

Dalam sistem sertifikasi produk halal di Indonesia, setelah perusahaan mendapatkan sertifikasi halal, perusahaan bersangkutan harus menunjuk internal auditor, halal solusi dan Standard Operating Procedure (SOP) yang menunjukkan bahwa mereka memiliki komitmen tentang produk halal. Maka itu, perusahaan produk halal harus memiliki komitmen selama 2 tahun untuk menjaga kehalalan produk yang di produksi. Itulah yang disebut dengan halal dalam sistem.

Maksudnya?

Kami ingin semua perusahaan yang mendapatkan sertifikasi produk halal memiliki sistem halal. Jangan sampai kami mengeluarkan sertifikasi halal, mereka seenak sendiri. Dalam LPPOM-MUI sudah ada sistem yaitu dengan menerima hasil laporan perusahaan halal tiap bulannya dan kami bisa melakukan sidak setiap saat. Tapi alangkah baiknya adanya asosiasi produk halal dengan LPPOM melakukan sinergi. Waktu diacara kemarin sudah ada 10 lembaga sertifikasi halal dunia yang terdiri dari 8 lembaga dari Amerika dan 2 lembaga Eropa belajar dengan kami.

Sebenarnya apa keinginan MUI membuat sistem halal yang begitu lengkap itu?

Kami ingin mengintegrasikan halal sistem tersebut dengan standarisasi ISO dan standarisasi lainya. Perlu diketahui Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki standarisasi sistem seperti itu.

Kualitas dalam sistem halal MUI itu dimana?

Ada dua, pertama kita di back up oleh ulama dengan adanya komisi fatwa MUI. Kedua, para auditor yang terdiri dari profesor, doktor dan master dari berbagai universitas. Jadi kita memang beda. Sedangkan lembaga sertifikasi negara lain adalah lembaga swasta, perusahaan hanya memiliki auditor satu atau dua orang saja dan tidak memiliki lembaga ulama. Di dunia ada dua negara yang melakukan sertifikasi halal oleh negara, yaitu Malaysia dan Brunei. Sedangkan di Indonesia pemerintah tidak terlibat.

Berarti jika dibandingkan dengan negara lain, LPPOM-MUI merupakan lembaga Independen?

Iya. LPPOM-MUI merupakan lembaga independent dan tak bisa diintervensi oleh pemerintah dan politik mengenai yang halal jadi haram dan sebaliknya. Kami di LPPOM-MUI tidak mau diintervensi dan kami sangat bebas.

Apa manfaat posisi Independensi tersebut?

Dengan adanya independensi tersebut, LPPOM-MUI selalu menjadi leader dari lembaga sertifikasi lainya. Perlu Anda ketahui bahwa negara-negara lain selalu memantau tentang bagaimana perkembangan dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.

Apa keinginan dari MUI dalam mengkampanyekan produk halal ini?

Saya sangat percaya dalam halal produk ini sudah ada 60 ribu produk-produk perusahaan yang telah tersertifikasi. Maka, saya rasa di dunia ini kita bisa meng-create halal trade di Indonesia. Maka kami dari MUI memimpikan berdirinya halal supermarket di Indonesia. Jika belum, kami berharap agar supermarket saat ini memiliki stand khusus untuk produk halal. Sehingga produk halal semakin jelas dan tidak tercampur dengan produk haram.

Apakah hal ini sudah dikomunikasikan dengan Departemen lain khususnya Departemen Perdagangan?

Saya terlalu capek mengkomunikasikan ini. Saya selalu berbicara pada Departemen Perdagangan untuk mengerti tentang masalah ini. Menteri dan para Dirjen belum pada paham soal tentang produk halal ini. Mereka selalu mengkonotasikan soal halal adalah soal agama. Padahal tidak. Halal merupalan trend global. Halal bukan bicara agama Islam tapi sebuah trend global.

Lantas apa harapan Anda kedepan dengan adanya produk halal ini?

Perlu diketahui bahwa adanya produk halal ini merupakan fenomena global yang tak bisa kita pungkiri dan produk halal bisa dijadikan komoditas untuk menarik para investor Timur Tengah dan lainnya untuk masuk dalam investasi yang halal. Maka itu dalam memperkuat posisi investasi tersebut diperlukan instrumen berupa lembaga keuangan Islam sebagai pengelola dana investasi itu. Maka harapan kami kedepan adalah bagaimana membangun image antara Islamic Finance dan halal trade baik skala nasional maupun internasional.

Sumber: http://www.pkesinteraktif.com

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.