Anda memerlukan pengetahuan bagaimana cara mengurusnya ?
siapkanlah beberapa syarat berikut :
1. Mengisi Formulir yang disediakan. (bisa dilakukan di kantor sambil membawa berkas berkas lainnya sesuai point selanjutnya)
2. Surat surat izin usaha mis : domisili, dokumen usaha (CV atau PT) surat izin dinkes, PIRT dll, namun jika belum bisa dilampirkan, bisa menyusul.
3. Fotokopy KTP pemilik/direktur.
4. Kelengkapan syarat syarat halal jika sudah mempunyai mis : sertifikat halal ayam dan daging bagi katering atau sertifikat halal bahan tambahan makanan misal nya pewarna pengawet dll.
5. Foto 3 X 4 warna 2 lembar bagi pemilik
6. Surat Permohonan ditujukan kepada Direktur LPPOM MUI Kepri dilampiri materai 6000 yang ditandatangani pemilik/direktur.
7. Uang Pendaftaran sebesar 50 rb rupiah
8. Keterangan lebih lanjut bisa menghubungi admin di 0778-469911 di kantor MUI lantai basement Masjid Raya Batam Center.

Info penting lain

- diharapkan tidak melalui jasa/calo/perantara lainnya, agar tidak terjadi kesimpangsiuran info maupun biaya admin yang tidak jelas, pengurusan sebaiknya diurus sendiri oleh pemilik atau pegawai perusahaan tersebut.
- Setelah berkas masuk, saudara akan menunggu panggilan untuk diaudit oleh auditor LPPOM MUI ke rumah makan/restaurant/Katering saudara pada waktu yg disepakati bersama.
- Audit akan dilakukan pada dapur yang sedang berproduksi.
- Auditor yg akan hadir biasanya 2 – 3 orang tergantung besarnya jenis usaha yg akan diaudit, membawa surat tugas dan tanda pengenal auditor.
- Pada saat pelaksanaan audit, pemilik usaha di harapkan untuk menjemput auditor ke kantor LPPOM MUI dan kemudian setelah pekerjaan audit dilakukan auditor, kemudian pemilik usaha akan mengantar auditor kembali ke kantor LPPOM MUI.
- klasifikasi jenis usaha (besar/kecil/menengah) akan diketahui langsung dilapangan oleh auditor berdasarkan pantauan auditor dan berdasarkan berkas usaha yg terlampir.
- mengenai besarnya biaya yg dikenakan bisa langsung menghubungi administrasi di telpon link yang sudah disebutkan, dan biaya nya juga langsung ditransfer ke rekening bank syariah yang ditunjuk.
- Jika proses audit sudah dilakukan, dan biaya sudah ditransfer, berkas akan disidangkan oleh komisi fatwa MUI, dan setelah dinyatakan halal oleh sidang, sertifikat halal sudah bisa dicetak dan pemilik usaha akan diundang untuk hadir mendapatkan penjelasan seputar komitmen menjaga agar usaha nya tetap halal serta serah terima sertifikat halal.
- proses tersebut biasanya memakan waktu lebih kurang 2 minggu atau 14 hari kerja sejak di audit.
- pemilik usaha akan mendapatkan sertifikat serta stiker logo halal MUI.
- kerjasama yang baik dari pemilik usaha lebih diutamakan demi kelancaran pengurusan

sekilas info semoga bermanfaat

(Sumber Admin LPPOM MUI Kepri)

Hidayatullah.com–Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat H Muhamad Nadratuzzaman Hosen mengaku ada indikasi barang yang jelas-jelas haram ingin dikatakan halal.

“Terhadap produsen yang melakukan hal seperti itu, MUI telah melakukan peneguran,” katanya kepada wartawan di sela-sela acara Workshop On Dairy Product Flavors And Vitamins dan Training On Halal Asurance System di Bogor, Jawa Bara Senin kemarin.

“Kita telah menegur keras kepada mereka, tapi yang berwenang menindak mereka adalah pemerintah. Sudah berapa produsen nakal yang sudah ditegur.”

Dia mengemukakan, sejauh ini peran MUI hanya menangkal barang-barang haram dari produsen agar sampai beredar kepada masyarakat, khususnya umat Islam.

“Sebaliknya, kalau barang dari produsen sudah beredar di masyarakat, maka MUI tidak bertanggung jawab, justru pemerintah yang bertanggung jawab,” katanya.

Pada bagian lain, Muhamad Nadratuzzaman Hosen juga menyatakan bahwa MUI menilai akan sangat keliru jika pemerintah yang mengeluarkan sertifikasi halal, sebab kewenangan mengeluarkan sertifikasi halal adalah MUI, sedangkan tugas pemerintah membuat peraturan atau Undang-undang agar produsen dalam memproduksi barang-barangnya dijamin halal.

“Sejauh ini, saya melihat ada usaha dari pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama yang akan mengambil alih peran MUI untuk mengeluarkan sertifikasi halal. Kalau hal ini terjadi jelas sangat keliru,” katanya.

Ia mengatakan bahwa tugas dan kewenangan pemerintah adalah membuat aturan, bukan mengeluarkan sertifikasi halal.

“Artinya, kalau pemerintah sudah membuat aturan, tidak perlu lagi ada sertifikasi halal, sebab produsen maupun konsumen sudah yakin barang yang diproduksinya dijamin halal,” katanya.

Karena itu, kata dia, jangan sampai sertifikat halal menjadi proyek pemerintah, sehingga biarlah kewenangan mengeluarkan sertifikasi halal adalah tugas ulama, dalam hal ini MUI yang sudah melaksanakannya selama 20 tahun.

Mengenai RUU (Rancangan Undang-Undang) Jaminan Produk Halal yang saat ini sedang dibahas di Komisi VIII DPR RI, ia mengatakan, jaminan produk halal diperlukan untuk meyakinkan apa yang dikerjakan oleh MUI dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, karena selama ini tidak ada payung hukum jelas yang dikeluarkan oleh pemerintah, “Jadi, RUU Jaminan Produk Halal bukan untuk mengambil alih peran MUI,” katanya. [ant/www.hidayatullah.com]

sumber dr sini
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dinas Peternakan Jawa Barat mengimbau masyarakat konsumen umum di Kota Bandung dan Kota Bogor, agar berhati-hati dalam membeli produk dendeng/abon. Imbauan itu dilontarkan terkait ditemukannya beberapa merek dendeng/abon, yang berdasarkan pengujian laboratorium ditemukan kandungan daging babi namun mencantumkan label halal pada kemasannya.

Demikian dikemukakan Kepala Dinas Peternakan Jabar H. Koesmayadie, didampingi Kepala Bidang Kesehatan Hewan-Kesmavet, Nana M. Adnan, di Bandung, Selasa (24/3).

Koesmayadie mengatakan, ditemukannya produk dendeng/abon mengandung daging babi, setelah melalui pengujian rutin oleh Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesmavet (BPPHK) Cikole, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat.

Di Bandung mereka mengambil 31 sampel bakso sapi dan 15 sampel dendeng sapi dari Pasar Baru, Pasar Andir, Pasar Ujungberung, Pasar Antapani, Pasar Cicaheum, Pasar Cicadas, Pasar Kosambi, dan Pasar Basalamah. Di Bogor diambil 17 sampel bakso sapi dan 4 sampel dendeng sapi dari Pasar Balekambang, Pasar Anyar, dan Pasar Bogor, masing-masing pada 11 dan 26 Februari 2009 lalu.

Dari hasil pemeriksaan, menurut Koesmayadie, ditemukan adanya daging babi pada produk dendeng/abon yang diedarkan oleh penjual di pasar tradisional. Lain halnya bakso sapi, sejauh ini belum terbukti adanya penggunaan campuran daging babi.

“Kendati ditemukan adanya merek-merek dendeng/abon tertentu yang menggunakan bahan daging babi, masyarakat konsumen umum tak perlu panik dan tinggal berhati-hati dalam menentukan pilihan produk yang akan dibeli. Kami juga terus memantau sejauh mana peredaran dendeng/abon yang berbahan daging babi di Jabar, demi kenyamanan dan keamanan para konsumen umum,” kata Koesmayadi.

Mereka menyebutkan, produk dendeng/abon yang sudah terbukti menggunakan bahan daging babi, mereknya berinisial CKS No. SP:0094/13.06/92 dan dendeng berinisial CPM No. SP:030/1130/94, di mana pencantuman Halal pun tak sesuai dengan prosedur.

Selama ini, nomor SP berangka 92 dan 94 diketahui berasal dari Jawa Tengah, namun oleh tim penguji merek CKS ditemukan di Pasar Kosambi dan Pasar Basalamah Bandung, sedangkan merek CPM diambil dari Pasar Anyar Bogor.

Menurut Koesmayadie, pihak-pihak tak bertanggung jawab yang mengedarkan produk dendeng/abon sapi campuran daging babi, dapat mengganggu ketenteraman batin manusia, terutama umat Islam di Jabar. Padahal, Pemprov Jabar melalui Dinas Peternakan Jabar sejak lama selalu menyosialisasikan moto HAUS (Halal, Aman, Utuh, dan Sehat) bagi produk-produk konsumsi berbahan baku hewani serta memasyarakatkan usaha peternakan secara islami bekerja sama dengan MUI.

Jika hanya dilihat dari kepentingan ekonomi, produsennya diduga bertujuan mengambil keuntungan lebih besar dengan mengambil bahan campuran daging babi. Selama ini, bahan yang sering digunakan terutama babi hutan alias bagong, karena harganya jauh lebih murah.

Koesmayadie mengakui, sejumlah kalangan di Dinas Peternakan Jabar mengetahui adanya kebiasaan sejumlah pehobi berburu bagong, yang menjual daging hasil buruannya kepada pembuat dendeng/abon untuk pangsa pasar non-Muslim.

Koesmayadie mempertanyakan motif penjualan produk dendeng/abon yang mengandung daging babi, tetapi dikemas dengan mencatumkan daging sapi dan tulisan halal yang dijual ke pasaran umum. Bahkan, produk ini juga ditemukan di beberapa swalayan dengan harga cukup murah.

Secara terpisah, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP POM) MUI Jabar, Prof. Dr. H.A. Surjadi, M.A. mengatakan, produk/merek dendeng/abon merek CPS dan CPM sampai kini belum mendapat sertifikat halal dari MUI. Bahkan, tulisan Halal yang mereka cantumkan dalam kemasan tersebut dibuat oleh perusahaan sendiri secara sepihak.

“Kami juga mendesak pedagang yang menjual merek bersangkutan, agar segera menarik produk tersebut dari peredaran dan tak menjual lagi stok yang ada. Kami juga mengimbau agar konsumen Muslim selalu berhati-hati dan cermat saat berbelanja, dan menyampaikan terima kasih kepada BPPHK Cikole atas laporan hasil pengujian oleh mereka,” katanya.

Sumber: Pikiran Rakyat

TV ONE akan membahas masalah dendeng babi besok pagi 1 april 2009 bersama pakar teknologi pangan dari Universitas Pasundan besok pagi jam 6.30 pada Acara “Apa Kabar Indonesia pagi”

  • LPPOM MUI Jawa Barat

Jl. RE Martadinata No 105 Bandung, Telp : 022-7324148, 0251-7156678

  • LPPOM MUI Lampung

PKUI/Islamic Centre, Jl. Sukarno Hatta Rajabasa, Bandar Lampung, Telp : 0721-251003, 786937

  • LPPOM MUI DKI Jakarta

Masjid Islamic Centre, Jl. Kramat Jaya Raya Koja Jakarta Utara, Telp : 02144835249, 70972352

  • LP POM MUI Bali

Jl. Pulau Menjangan 28 Denpasar 80114, Telp : 0361-238079

  • LPPOM MUI Jawa Timur

Jl. Dharmahusada Selatan No. 5 Surabaya 60285, Telp : 031-5965518

  • LPPOM MUI Riau

Jl. Syeh Burhanuddin, Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, Telp : 0761-21415

  • LPPOM MUI Sulawesi Selatan

RS Islam Faisal, Jl. Pangeran Patarani Makasar 90222 dan Lt. Dasar Masjid Raya Makasar, Jl. Masjid Raya No. 1 Makasar 90153, Telp : 0411-853364, 5063787

…bersambung…

Batam betul betul ingin mendongkrak pariwisata nya dengan menjual kuliner nusantara kepada setiap turis mancanegara. Terutama turis singapura dan malaysia. Namun sudah siapkah batam menghadapi pertanyaan dari para turis muslim mengenai kehalalan makanan nusantara yang disajikan tersebut ?

http://batampos.co.id/metropolis/metropolis/angkat_pamor_masakan_nusantara/

Atau karena mayoritas masakan yang disajikan di batam adalah masakan daerah dari suku tertentu yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, jadi mungkin tidak perlu diragukan kehalalannya ? Mungkinkah jika pemiliknya adalah seorang Haji, akan menggunakan bahan yang tidak halal dalam masakannya ? Cukupkah kepercayaan kita berdasarkan hal-hal yang demikian ?. Sementara mayoritas turis terutama yang sering datang dari malaysia sering mempertanyakan status kehalalan rumah makan yang ada di batam. Sangat sulit memilih rumah makan halal di sebuah negara yang berpenduduk mayoritas muslim, dan sangat mudah sekali mencari rumah makan halal di negara singapura karena pengaturan rumah makan disana sudah dengan jelas memisahkan dan menghormati hak-hak penduduk muslimnya.

Tapi kalau dinas pariwisata batam sudah memperhatikan hal tersebut, mungkin sudah tidak ada kendala lagi bagi batam untuk mendongkrak pariwisata nya dengan menjual wisata kuliner. jadi tidak perlu jauh-jauh untuk menikmati coto makassar, soto medan, nasi rawon, sate madura atau masakan bebek bali karena semuanya sekarang sudah ada di batam. Sudah terjaga kehalalan dan kebersihannya.  Mudah-mudahan pesta masakan nusantara ini tidak hanya pesta “satu malam” saja di hotel berbintang (meskipun hotelnya pun belum mempunyai restaurant yang bersertifikat halal) namun juga sekaligus menarik minat turis tersebut untuk datang “setiap saat” ke batam, sehingga bisnis restaurant/rumah makan di batam pun ikut terdongkrak.

Pilihan makan tidak hanya didominasi oleh turis non muslim dari negara singapura yang datang tiap-tiap akhir pekan, ke food court food court atau warung -warung tenda yang memang bebas menjual minuman beralkohol ataupun kedai kedai kopi di daerah nagoya yang banyak menawarkan makanan ala chinese. Namun wisata kuliner yang dijual pun memberikan hak yang sama, bagi turis muslim yang  ingin menikmati makanan nusantara, tidak dicampur dengan hingar bingar musik karaoke dan bau minuman keras beralkohol.

Bagi turis non muslim tidak ada halangan untuk menikmati masakan apa saja kan ? tapi bagi umat muslim baik turis muslim maupun masyarakat setempat, tentunya perlu mendapatkan hak pelayanan yang baik dari pemerintah untuk mendapatkan kenyamanan tersebut. Artinya sebagai muslim yang baik dan kafah tentunya “tidak akan datang” ke sebuah rumah makan yang masih belum jelas status kehalalannya.

jadi apa kelanjutannya dari pesta masakan nusantara yang sudah diadakan waktu itu ? …kita tunggu …

Sertifikasi Halal Cetak E-mail
Tujuan
Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin para konsumen. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.
Sertifikat Halal
Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.
Jaminan Halal dari Produsen
Masa berlaku Sertifikat Halal adalah 2 (dua) tahun, sehingga untuk menjaga konsistensi produksi selama berlakunya sertifikat, LPPOM MUI memberikan ketentuan bagi perusahaan sebagai berikut:
1. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempesiapkan Sistem Jaminan Halal. Penjelasan rinci tentang Sistem Jaminan Halal dapat merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LP POM MUI.
2. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal.
3. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinpesksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI.
4. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.
Prosedur Sertifikasi Halal
1. Produsen yang menginginkan sertifikat halal mendaftarkan ke sekretariat LPPOM MUI dengan ketentuan sebagai berikut:
a.  Industri Pengolahan
- Produsen harus mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di lokasi yang sama dan/atau yang memiliki merek/brand yang sama.
- Produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk maklon dan pabrik pengemasan.
- Ketentuan untuk tempat maklon harus dilakukan di perusahaan yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia disertifikasi halal.
b.  Restoran dan Katering
- Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu musiman.
- Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta gudang.
c. Rumah Potong Hewan
- Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang berada dalam satu perusahaan yang sama.
2. Setiap produsen yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi produknya, harus mengisi Borang yang telah disediakan. Borang tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan.
3. Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LP POM MUI untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan.
4. LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim Auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.
5. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam Rapat  Auditor  LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
6. Laporan hasil audit disampaikan oleh Pengurus LPPOM MUI dalam Sidang Komisi Fatwa Mui pada waktu yang telah ditentukan.
7. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal.
8. Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
9. Sertifikat Halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.
10. Tiga bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan LPPOM MUI.
Skema Prosedur Sertifikasi Halal

Skema Prosedur Sertifikasi Halal
Tata Cara Pemeriksaan (Audit)
Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup:
1. Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk (Sistem Jaminan Halal).
2. Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formula produksi  serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan.
3. Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan  bahan, produksi, pengemasan dan  penggudangan serta penyajian untuk restoran/catering/outlet.
4. Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi.
5. Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu.
Masa Berlaku Sertifikat Halal
Sertifikat Halal hanya berlaku selama 2 (dua) tahun, sedangkan untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan.
Sistem Pengawasan
1. Perusahaan wajib mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sepanjang berlakunya Sertifikat Halal.
2. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal  setiap 6 (enam) bulan sekali setelah terbitnya Sertifikat Halal.
3. Perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan wajib melaporkan dan mendapat izin dari LPPOM MUI.

Prosedur Perpanjangan Sertifikat Halal

1. Produsen harus mendaftar kembali dan mengisi borang yang disediakan.
2. Pengisian borang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.
3. Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik produk versus bahan serta spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses terbaru.
4. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.
5. Perusahaan harus sudah mempunyai manual Sistem Jaminan Halal sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal di atas.
Pemutakhiran Terakhir ( Sabtu, 14 Juni 2008 )

Sumber http://www.halalmui.org

Sumber : LPPOM MUI Provinsi Kepulauan Riau (Mesjid Raya Batam, Batam Centre 0778-469911) per tgl 29 Juli 2008

DAFTAR RUMAH POTONG HEWAN YG BERSERTIFIKAT HALAL
No Nama Perusahaan Alamat
1 Bukit Mas ( Ikral ) Pasar Puja Bahari No 40, Nagoya
2 Sekawan Unggas Sei Pancur Blok B No:4
3 Subur Aneka Unggas, PT Pasar Puja Bahari Kios No 57 & 82, Nagoya
4 Balai Agribisnis OB Tanjung Riau
5 A. Rahman Masjid Baiturrahman Sekupang
6 Sumber Rezeky Samarinda Kios No 12 Lt 01
7 Albanjari Komp. Pasar Pujabahari Kios 05-06, Nagoya
8 Putra Rezeki Pertokoan Hang Kesturi Batam Centre Tidak diperpanjang
9 Batamas Poultry Shop Ruko Pasar Panatra Mas Blok C/2, Tg Piayu Tidak diperpanjang
10 Mitratani Barelang, PT Komp. Pergudangan Blue Point No 07, B.. Ampar
11 Mega Adrial Group Pasar Pujabahari Kios No 40, Nagoya
12 Toko Surya Mekar Semesta (SMS) Komp. Pasar Pujabahari Kios No 54, Nagoya
13 Dwi Jaya Raya Pasar Cipta Puri No 31A, Tiban
14 Inki Hen Bengkong Angkasa Blok B/9
15 Kurnia Ilahi Bengkong Centre C/12 (Psr Bengkong Centre)
16 Kios Ayam Segar Pasar Pujabahari Kios No 20, Nagoya
17 Yopi Putra Tos 3000 Lt 1 Kios No 01, Nagoya

Ada beberapa hotel di Batam yang restaurantnya sudah mendapatkan sertifikat halal yaitu :

  1. Hotel Pusat Informasi Haji – Batam Centre
  2. Hotel Nagoya Plaza – Nagoya
  3. Hotel Virgo – Nagoya

Sedangkan hotel-hotel yang lain restaurant/cafenya belum mendapatkan sertifikat halal, pertama karena biasanya restaurant atau cafe tersebut disatukan dengan bar/pub yang menjual minuman keras/minuman beralkohol. Dalam standart LPPOM MUI yang mengeluarkan sertifikat halal, bila restaurant tersebut belum memisahkan dapur maupun area makan dan area produksinya dengan pub ataupun barnya, maka restaurant tersebut tidak diberikan izin untuk mengeluarkan pernyataan bahwa hotel tersebut mempunyai restaurant yang sudah disertifikat halal. Ada banyak bahan tambahan makanan baik untuk kue dan jajanan ringan maupun makanan utama hotel yang belum dipahami oleh beberapa restaurant yang biasanya kalau untuk hotel hidangan yang disajikan adalah hidangan western yang masih banyak didominasi oleh bumbu-bumbu dan komposisi bahan yang belum jelas (seperti tertera di tulisan sebelumnya). Sedangkan untuk hotel yang restaurantnya sudah mendapatkan sertifikat halal, jika ada tamu yang membawa minuman keras/beralkohol ke cafe tersebut juga akan mendapatkan peringatan keras karena point dr perjanjian sertifikat halal juga tidak diperbolehkan membawa minuman keras ke area restaurant dan warung yang sudah disertifikat halal. Bagi warga muslim yang ingin menginap di Batam tentunya agar memperhatikan hal ini, karena dari 100 lebih hotel yang ada di batam hanya ada sedikit sekali hotel yang benar-benar restaurantnya terpisah dengan pub nya, kebanyakan hotel masih bergabung, dan yang sangat miris tamu-tamu di hotel tersebut lebih banyak mayoritas muslim yang terlihat jelas seperti adanya rombongan ibu-ibu yang menggunakan kerudung. Apalagi saat ini banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan di hotel tersebut. Saran penulis alangkah lebih baiknya kegiatan tersebut bisa dialihkan ke hotel yang restaurantnya sudah bersertifikat halal, jika belum tanyakan apakah bisa katering makanan untuk acara dari katering yang sudah mendapatkan sertifikat halal atau tidak. Lalu bagaimana dengan Ramadhan yang tinggal 1 bulan lagi ? adakah dari kita semua yang sadar dengan hal ini, menunaikan ibadah sehari penuh tapi kita menodainya dengan membatalkan puasa di tempat yang syubhat, wallahualam.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.