Pencantuman label halal pada makanan kemasan dalam negeri (MD) harus seizin Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI. Sedang untuk bahan pangan milik industri rumah tangga (P-IRT), pencantuman label halalnya harus seizin Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) Provinsi.

ikonhalalHal ini mencuat dalam Rapat Koordinasi yang digelar Balai POM Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Batam bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepri, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Agama Provinsi Kepri, dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepri di hotel Harmoni One, Senin (11/3) lalu.

“Menurut PP (Peraturan Presiden, red) nomor 69 tahun 1999, logo halal itu tak terpisahkan dari label. Nah, yang mengawasi masalah label itu adalah BPOM,” kata Suratmono selaku Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Badan POM RI.

Selama ini, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut. Terlebih di Provinsi Kepri. Kebanyakan mereka berpikir, urusan perizinan halal terpusat di LPPOM MUI. Alhasil, setelah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI, mereka akan langsung memasang logo halal. Tanpa melapor pada Badan POM atau Balai POM, untuk P-IRT.

Balai POM Kepri, hingga saat ini, belum pernah menerbitkan izin pelabelan halal. Selain karena tidak ada pelaku P-IRT yang meminta izin. Sebelumnya, mereka juga tidak mengetahui bahwa pelabelan halal masuk dalam tanggung jawab mereka.

“Selama ini belum ada laporan yang masuk dari P-IRT di sini untuk meminta izin. Karena Balai POM juga masih baru di sini,” kata Kepala Balai POM Provinsi Kepri I Gusti Ayu Adhi Aryapatni.

Tata cara pengurusan perizinan halal diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 82 tahun 1996 dan perubahannya di nomor 924 tahun 1996 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Di sana tercantum tahapan pencantuman tulisan halal pada label makanan. Yakni, pertama, produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan halal wajib diperiksa oleh petugas tim gabungan dan MUI dan Direktorat Jenderal POM.

Kedua, sertifikat halal akan dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil komisi fatwa. Persetujuan pencantuman tulisan halal diberikan berdasarkan fatwa dari komisi fatwa tersebut.

Selanjutnya, surat persetujuan pencantuman tulisan halal diberikan oleh BPOM. Tulisan halal yang dicantumkan pada label merupakan jaminan tentang halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam. Pengajuan persetujuan tersebut tidak akan dikenai biaya. Baru kemudian, tulisan itu direkatkan pada wadah yang sesuai sehingga tidak mudah lepas.

Disampaikan Ary, begitu I Gusti Ayu Adhi Aryapatni biasa dipanggil, rapat koordinasi lintas sektor ini adalah tahapan awal menuju perumusan koordinasi lintas sektor dalam penetapan label halal yang melibatkan instansi-instansi tersebut. Alur proses sertifikasi dan pencantuman label halalnya adalah, pertama, pemohon melapor kepada Badan POM untuk audit kehalalan.

Badan POM kemudian akan melakukan pengecekan dokumen pemohon. Baru kemudian melakukan audit kehalalan. Audit ini akan dilakukan sekaligus oleh tiga instansi yang terkait. Yakni LPPOM MUI, Badan POM, dan Kementrian Agama. LPPOM MUI bertugas untuk memberikan sertifikat halal. Badan POM akan menyiapkan laporan pemenuhan syarat cara pemenuhan pangan yang baik (CPPB). Baru kemudian muncullah persetujuan pencantuman tulisan halal.