Bogor – Pemerintah Republik Indonesia bersama  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pada 17 Oktober 2014 lalu. Dalam UU JPH itu disebutkan, semua produk pangan yang diimpor ke Indonesia harus memiliki Sertifikat Halal (SH). Demikian dikemukakan Dr.Ir. Lukmanul Hakim, M.Si.

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini kemudian mengutip Pasal 4 UU JPH yang menegaskan: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

“Dengan amanat Undang-undang itu, maka semua produk pangan yang masuk ke Indonesia harus disertifikasi halal oleh MUI, atau memiliki SH dari lembaga sertifikasi halal yang telah diakui oleh MUI dengan sistem Mutual Recognition Agreement,”  tuturnya menandaskan di hadapan peserta International Training on Halal Assurance System (HAS) dari perusahaan-perusahaan yang telah memperoleh sertifikat halal MUI maupun lembaga sertifikasi halal yang telah diakui dari 15 negara di kawasan Asia, Eropa maupun Amerika.

Pimpinan LPPOM MUI ini menjelaskan bahwa implementasi HAS atau Sistim Jaminan Halal (SJH) merupakan persyaratan yang ditetapkan untuk memperoleh Sertifikat Halal dari MUI. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kehalalan produk yang diedarkan di Indonesia, sesuai dengan amanat UU JPH yang telah disebutkan.

Sangat Sensitif dan Menimbulkan Gejolak Sosial

Implementasi HAS ini sangat penting karena masalah halal merupakan isu yang sangat sensitif di Indonesia.  Terjadi banyak kasus yang sangat meresahkan masyarakat terkait masalah ini. Sehingga berdampak bukan hanya menimbulkan gejolak sosial, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi nasional.

Oleh karena itu, MUI yang mengemban amanah Khidmatul Ummah (melayani kepentingan umat) dan Riayatul Ummah (melindungi umat) memiliki kewajiban untuk melindungi umat dengan proses sertifikasi halal dan implementasi SJH oleh perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat Halal dari MUI.

Training HAS merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan LPPOMMUI terutama bagi lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri yang telah diakui oleh MUI. Dengan peningkatan peserta dan kelembagaan, maka pada tahun 2015 ini, Training HAS ini dirancang akan diselenggarakan dua kali. Yakni momen Mei 2015, selama tiga hari, 26-28 Mei 2015.Tidak kurang dari 85 peserta dari berbagai Negara seperti Spanyol, Malaysia, Jepang, Singapura, Thailand, Perancis, Philipina, China, Korea Selatan hingga Argentina dan India ikut serta dalam acara Training Halal Assurance Sytem kali ini. Berikutnya Training Internasional Halal Assurance System juga akan digelar kembali pada bulan September 2015, bersamaan dengan rangkaian kegiatan  pameran Indonesia Halal Expo (Indhex). (Usm).

SUMBER LP POM MUI (halalmui.org)