Anda memerlukan pengetahuan bagaimana cara mengurusnya ?
siapkanlah beberapa syarat berikut :
1. Mengisi Formulir yang disediakan. (bisa dilakukan di kantor sambil membawa berkas berkas lainnya sesuai point selanjutnya)
2. Surat surat izin usaha mis : domisili, dokumen usaha (CV atau PT) surat izin dinkes, PIRT dll, namun jika belum bisa dilampirkan, bisa menyusul.
3. Fotokopy KTP pemilik/direktur.
4. Kelengkapan syarat syarat halal jika sudah mempunyai mis : sertifikat halal ayam dan daging bagi katering atau sertifikat halal bahan tambahan makanan misal nya pewarna pengawet dll.
5. Foto 3 X 4 warna 2 lembar bagi pemilik
6. Surat Permohonan ditujukan kepada Direktur LPPOM MUI Kepri dilampiri materai 6000 yang ditandatangani pemilik/direktur.
7. Uang Pendaftaran sebesar 100 rb rupiah
8. Keterangan lebih lanjut bisa menghubungi admin di 0778-469911 di kantor MUI lantai basement Masjid Raya Batam Center.

Info penting lain

– diharapkan tidak melalui jasa/calo/perantara lainnya, agar tidak terjadi kesimpangsiuran info maupun biaya admin yang tidak jelas, pengurusan sebaiknya diurus sendiri oleh pemilik atau pegawai perusahaan tersebut.
– Setelah berkas masuk, saudara akan menunggu panggilan untuk diaudit oleh auditor LPPOM MUI ke rumah makan/restaurant/Katering saudara pada waktu yg disepakati bersama.
– Audit akan dilakukan pada dapur yang sedang berproduksi.
– Auditor yg akan hadir biasanya 2 – 3 orang tergantung besarnya jenis usaha yg akan diaudit, membawa surat tugas dan tanda pengenal auditor.
– Pada saat pelaksanaan audit, pemilik usaha di harapkan untuk menjemput auditor ke kantor LPPOM MUI dan kemudian setelah pekerjaan audit dilakukan auditor, kemudian pemilik usaha akan mengantar auditor kembali ke kantor LPPOM MUI.
– klasifikasi jenis usaha (besar/kecil/menengah) akan dianalisa oleh bagian auditing dan keuangan berdasarkan berkas usaha yg terlampir.
– mengenai besarnya biaya yg dikenakan bisa langsung menghubungi administrasi di telpon link yang sudah disebutkan, dan biaya nya juga langsung ditransfer ke rekening bank syariah yang ditunjuk.
– Jika biaya sudah ditransfer maka proses audit/survey baru bisa dilakukan, setelah survey berkas akan disidangkan oleh auditor dan team auditor dan juga akan disidangkan oleh komisi fatwa MUI, dan setelah dinyatakan halal oleh sidang, sertifikat halal sudah bisa dicetak dan pemilik usaha akan diundang untuk hadir mendapatkan penjelasan seputar komitmen menjaga agar usaha nya tetap halal serta serah terima sertifikat halal.
– proses tersebut biasanya memakan waktu lebih kurang 1 bulan sejak di audit.
– pemilik usaha akan mendapatkan sertifikat serta stiker logo halal MUI.
– kerjasama yang baik dari pemilik usaha lebih diutamakan demi kelancaran pengurusan

sekilas info semoga bermanfaat

(Sumber Admin LPPOM MUI Kepri)

Iklan
Sertifikasi Halal Cetak E-mail
Tujuan
Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin para konsumen. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.
Sertifikat Halal
Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.
Jaminan Halal dari Produsen
Masa berlaku Sertifikat Halal adalah 2 (dua) tahun, sehingga untuk menjaga konsistensi produksi selama berlakunya sertifikat, LPPOM MUI memberikan ketentuan bagi perusahaan sebagai berikut:
1. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempesiapkan Sistem Jaminan Halal. Penjelasan rinci tentang Sistem Jaminan Halal dapat merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LP POM MUI.
2. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal.
3. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinpesksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI.
4. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.
Prosedur Sertifikasi Halal
1. Produsen yang menginginkan sertifikat halal mendaftarkan ke sekretariat LPPOM MUI dengan ketentuan sebagai berikut:
a.  Industri Pengolahan
Produsen harus mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di lokasi yang sama dan/atau yang memiliki merek/brand yang sama.
Produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk maklon dan pabrik pengemasan.
Ketentuan untuk tempat maklon harus dilakukan di perusahaan yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia disertifikasi halal.
b.  Restoran dan Katering
Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu musiman.
Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta gudang.
c. Rumah Potong Hewan
Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang berada dalam satu perusahaan yang sama.
2. Setiap produsen yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi produknya, harus mengisi Borang yang telah disediakan. Borang tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan.
3. Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LP POM MUI untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan.
4. LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim Auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.
5. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam Rapat  Auditor  LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
6. Laporan hasil audit disampaikan oleh Pengurus LPPOM MUI dalam Sidang Komisi Fatwa Mui pada waktu yang telah ditentukan.
7. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal.
8. Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
9. Sertifikat Halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.
10. Tiga bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan LPPOM MUI.
Skema Prosedur Sertifikasi Halal

Skema Prosedur Sertifikasi Halal
Tata Cara Pemeriksaan (Audit)
Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup:
1. Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk (Sistem Jaminan Halal).
2. Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formula produksi  serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan.
3. Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan  bahan, produksi, pengemasan dan  penggudangan serta penyajian untuk restoran/catering/outlet.
4. Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi.
5. Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu.
Masa Berlaku Sertifikat Halal
Sertifikat Halal hanya berlaku selama 2 (dua) tahun, sedangkan untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan.
Sistem Pengawasan
1. Perusahaan wajib mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sepanjang berlakunya Sertifikat Halal.
2. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal  setiap 6 (enam) bulan sekali setelah terbitnya Sertifikat Halal.
3. Perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan wajib melaporkan dan mendapat izin dari LPPOM MUI.

Prosedur Perpanjangan Sertifikat Halal

1. Produsen harus mendaftar kembali dan mengisi borang yang disediakan.
2. Pengisian borang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.
3. Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik produk versus bahan serta spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses terbaru.
4. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.
5. Perusahaan harus sudah mempunyai manual Sistem Jaminan Halal sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal di atas.
Pemutakhiran Terakhir ( Sabtu, 14 Juni 2008 )

Sumber http://www.halalmui.org