Ibadah sempurna, konsumsi halal, usaha barokah, bisnis lancar, pilih lah tempat makan yang bersertifikat halal. 

Bagi kaum muslim yang sering bepergian, terutama karena alasan dinas maupun liburan, Batam dan kepulauan riau sering dijadikan tujuan wisata dan pertemuan. Namun belum banyak masyarakat yang tahu kalau di beberapa restaurant banyak sekali kesulitan jika kita harus mencari menu sarapan pagi yang halal, karena banyaknya makanan yang disajikan di hotel bercampur dengan makanan haram. Alhamdulilah di kepri terutama batam sudah banyak restaurant di hotel yg sudah bersertifikat halal, jadi gak ragu lg kalau bertandang kebatam dan sarapan pagi alias breakfast di hotel dan penginapan. Apalagi menjelang ramadhan biasanya banyak restoran hotel dan rumah makan yang menyediakan makanan buka bersama, padahal belum semuanya dari rumah makan dan restaurant hotel tersebut yang terjamin kehalalan nya, karena belum bersertifikasi LP POM MUI. banyak restoran  hotel yg mengaku sudah bersertifikat halal MUI tapi ternyata setelah dicek ke kantor LP POM belum ada, karena kebanyakan pemilik dan koki restoran biasanya hanya mengetahui kalau yang tidak diperbolehkan hanyalah jika tidak menyajikan daging yang diharamkan umat islam saja, padahal kehalalan makanan tidak hanya itu saja. Minuman yang memabukkan juga dilarang didalam alquran, selain itu daging yang diperoleh dari hewan yang halal tapi tidak disembelih dengan cara yang halal juga jatuhnya jadi haram. Minuman yang memabukkan pun biasanya sering dipergunakan utk campuran es cream, wafel dll, dan yang paling penting belum banyak orang yang tahu, kalau hewan haram yang dilarang ternyata turunan nya yang berupa, darah, usus, jeroan dll, bisa menjadi pasta dan bentuk lain sebagai campuran bahan tambahan makanan.

Nauzubillah min zalik…

Kalau sudah begini sebaiknya  kesadaran datangnya harus dari konsumen, informasi restauran halal berikut ini bisa jadi acuan juga utk tempat tempat pertemuan, pilihan memilih penginapan ketika berlibur ke pulau batam kepulauan riau.

1. RESTAURANT HOTEL NAGOYA PLAZA BATAM

2. RESTAURANT HOTEL GOOD WAY BATAM
3. RESTAURANT HOTEL VISTA BATAM
4. RESTAURANT HOTEL GOLDEN VIEW BATAM
5. RESTAURANT HOTEL GIDEON
6. RESTAURANT HOTEL VIRGO BATAM
7. RESTAURANT HOTEL HARMONI ONE BATAM
8. RESTAURANT GOLDEN PALACE HOTEL PACIFIC BATAM
9. RESTAURANT HOTEL MERCURE BATAM
10. RESTAURANT HOTEL PUSAT INFORMASI HAJI

11. RESTAURANT HOTEL BATAM CENTER HOTEL

12. RESTAURANT HOTEL HARIS HOTEL

13. RESTAURANT HOTEL PLANET HOLIDAY HOTEL

Insya allah usaha lancar, pertemuan berkah, ibadah sehari penuh barokah jika diisi dengan MAKANAN HALAL…aminnn

Kegiatan seminar forum halal dengan judul ‘ kesadaran mengkonsumsi makanan halal, sehat dan aman” dihadiri oleh lebih kurang 30 peserta . Pembicara yang dihadirkan dari Jakarta yaitu Bpk Zaini yang merupakan pakar makanan organic melilea dan Bpk H. Hanif Direktur LPPOM MUI Kepulauan Riau dengan moderator Bpk Zainal salah seorang pemerhati herba di kota batam ini merupakan suatu awal dari sebuah rangkaian acara yg rencananya akan diadakan secara berkala. Acara yg dimulai pukul 9 dan ditutup pukul 11.30 ini berlangsung ramai karena banyak dari peserta yang terbatas ilmu nya dalama mengetahui keberadaan makanan dan produk halal yang beredar di tengah masyarakat. Acara ini juga diikuti oleh beberapa pengusaha makanan yang mayoritas non muslim, dengan sabar dan sungguh sungguh mengikuti acara dari awal hingga akhir, karena kepedulian mereka akan pentingnya sertifikat halal. Dijelaskan juga oleh Direktur LPPOM MUI prosedur dan syarat pengajuan sertifikat halal dan tidak serumit yg dibayangkan selama ini. Dengan biaya yang terjangkau dan disarankan untuk diurus sendiri, tidak melalui biro jasa yg tidak jelas. Pengetahuan tentang berbagai macam makanan yang berbahaya disekitar kita pun dipaparkan dengan jelas oleh Bpk Zaini, dijelaskan pula solusi pemeliharaan kesehatan yg nyata dengan produk kembali kea lam dengan mengkonsumsi makanan organic. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah kesadaran mengkonsumsi makanan halal, aman serta sehat ternyata sangat penting karena makanan yg halal jelas adalah makanan yg sehat, dan makanan yg sehat tentu saja makanan yg aman secara bahan, aman dalam pembuatan nya dan aman dalam prosesnya. Berdasarkan kesimpulan inilah maka forum halal sebagai penyelengara kegiatan ini menganggap perlu mengadakan kegiatan lanjutan dalam jangka waktu 3 bulan kedepan utk membentuk komunitas masyarakat yg peduli dengan makanan dan kesehatan. Dalam pelaksanaan nya forum halal akan menggandeng instansi dan lembaga lembaga terkait seperti disperindag, dinas kesehatan, lembaga pendidikan dan KADIN dan lain lain yang terkait, agar kesadaran mengenai pentingnya memperhatikan konsumsi makanan sehat bisa dilakukan oleh semua pihak untuk menciptakan generasi yg kuat dan tangguh.

Anda memerlukan pengetahuan bagaimana cara mengurusnya ?
siapkanlah beberapa syarat berikut :
1. Mengisi Formulir yang disediakan. (bisa dilakukan di kantor sambil membawa berkas berkas lainnya sesuai point selanjutnya)
2. Surat surat izin usaha mis : domisili, dokumen usaha (CV atau PT) surat izin dinkes, PIRT dll, namun jika belum bisa dilampirkan, bisa menyusul.
3. Fotokopy KTP pemilik/direktur.
4. Kelengkapan syarat syarat halal jika sudah mempunyai mis : sertifikat halal ayam dan daging bagi katering atau sertifikat halal bahan tambahan makanan misal nya pewarna pengawet dll.
5. Foto 3 X 4 warna 2 lembar bagi pemilik
6. Surat Permohonan ditujukan kepada Direktur LPPOM MUI Kepri dilampiri materai 6000 yang ditandatangani pemilik/direktur.
7. Uang Pendaftaran sebesar 100 rb rupiah
8. Keterangan lebih lanjut bisa menghubungi admin di 0778-469911 di kantor MUI lantai basement Masjid Raya Batam Center.

Info penting lain

– diharapkan tidak melalui jasa/calo/perantara lainnya, agar tidak terjadi kesimpangsiuran info maupun biaya admin yang tidak jelas, pengurusan sebaiknya diurus sendiri oleh pemilik atau pegawai perusahaan tersebut.
– Setelah berkas masuk, saudara akan menunggu panggilan untuk diaudit oleh auditor LPPOM MUI ke rumah makan/restaurant/Katering saudara pada waktu yg disepakati bersama.
– Audit akan dilakukan pada dapur yang sedang berproduksi.
– Auditor yg akan hadir biasanya 2 – 3 orang tergantung besarnya jenis usaha yg akan diaudit, membawa surat tugas dan tanda pengenal auditor.
– Pada saat pelaksanaan audit, pemilik usaha di harapkan untuk menjemput auditor ke kantor LPPOM MUI dan kemudian setelah pekerjaan audit dilakukan auditor, kemudian pemilik usaha akan mengantar auditor kembali ke kantor LPPOM MUI.
– klasifikasi jenis usaha (besar/kecil/menengah) akan dianalisa oleh bagian auditing dan keuangan berdasarkan berkas usaha yg terlampir.
– mengenai besarnya biaya yg dikenakan bisa langsung menghubungi administrasi di telpon link yang sudah disebutkan, dan biaya nya juga langsung ditransfer ke rekening bank syariah yang ditunjuk.
– Jika biaya sudah ditransfer maka proses audit/survey baru bisa dilakukan, setelah survey berkas akan disidangkan oleh auditor dan team auditor dan juga akan disidangkan oleh komisi fatwa MUI, dan setelah dinyatakan halal oleh sidang, sertifikat halal sudah bisa dicetak dan pemilik usaha akan diundang untuk hadir mendapatkan penjelasan seputar komitmen menjaga agar usaha nya tetap halal serta serah terima sertifikat halal.
– proses tersebut biasanya memakan waktu lebih kurang 1 bulan sejak di audit.
– pemilik usaha akan mendapatkan sertifikat serta stiker logo halal MUI.
– kerjasama yang baik dari pemilik usaha lebih diutamakan demi kelancaran pengurusan

sekilas info semoga bermanfaat

(Sumber Admin LPPOM MUI Kepri)

Proses Sertifikasi Hanya Dua Minggu

Dari 132 restoran hotel baik yang berbintang maupun tidak di Batam, hanya enam di antaranya yang telah memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Batam. Proses pemberian sertifikasi pun relatif tidak lama, yaitu hanya dua minggu saja.

Hal tersebut dikatakan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan (LP-POM) MUI Kepri, Muhammad Hanif, kemarin (25/8). Menurutnya pemberian sertifikasi halal, lebih didasarkan kepada restoran di hotel tersebut.

Enam hotel yang telah mengantongi sertifikat halal MUI, kata dia, yaitu restoran hotel PIH, Hotel Nagoya Plasa, Hotel Virgo, Hotel Golden View, Hotel Pacific, dan Hotel Panorama Regency. Menurut Hanif, pemberian sertifikasi halal tersebut bertujuan untuk menjaga umat islam dari makanan dan minuman yang tidak halal.

’’Kami selalu imbau umat Islam untuk makan dan minum di tempat yang halal. Baik melalui ceramah maupun melalui spanduk-spanduk yang terdapat di jalan raya,” ujar Hanif.

Hanif mengatakan dalam kurun waktu setahun ini, pihaknya sudah banyak diminta pihak hotel dan restoran untuk melakukan pengujian guna mendapatkan sertifikasi halal. Namun banyak di antara hotel dan restoran tersebut tidak lolos pengujian tersebut.

Menurut Hanif untuk mendapatkan sertifikasi halal, suatu hotel hendaklah memenuhi persyaratan. Di antaranya, restorannya terpisah dari tempat hiburan dan telah lolos pemeriksaan dapur, gudang, dan penyajian pada hotel yang bersangkutan. Jika hal tersebut telah dilakukan maka pihak LP-POM MUI Kepri akan melimpahkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan. Berdasarkan hasil sidang inilah sertifikasi halal dapat diberikan. ”Jika tak ada halangan, pemberian sertifikasi ini hanya butuh waktu dua minggu,” kata Hanif.

Hanif menuturkan jika hotel tersebut telah diberikan sertifikasi halal dari MUI Kota Batam, maka MUI akan menunjuk dua orang sebagai internal Audit di hotel tersebut yang dipilih dari pihak hotel itu sendiri. Kedua orang tersebut mempunyai hak untuk menegur manajer hotel, apabila terdapat unsur-unsur yang tidak halal dalam makanan dan minuman di hotel tersebut.

Menurut Hanif, jika pihak hotel tak mengindahkan teguran dari kedua internal audit itu, maka pihak MUI sendiri akan mencabut sertifikasi halal hotel yang bersangkutan dan segera mengumumkannya ke media.

Kepada pengusaha hotel dan restoran yang ingin mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, Hanif mengimbau agar datang langsung ke sekretariat LP-POM MUI Kepri yang berada di lantai dasar Masjid Batam. ”Kami tidak akan melayani pengurusan sertifikasi halal dengan menggunakan jasa calo,” tutur Hanif. ***

JAKARTA–Maraknya peredaran produk makanan yang bercampur dengan daging babi telah membuat resah umat Islam. Karena itu, perlu aturan hukum yang tegas agar produk tersebut tidak beredar luas di masyarakat.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Hasrul Azwar, mengungkapkan, saat ini DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Label Makanan Halal. ”Saat ini sedang dalam proses. Kami berharap UU ini bisa segera diterbitkan sebelum berakhirnya masa bakti DPR periode 2004-2009,” jelas Hasrul kepada Republika, Sabtu (4/4), di Jakarta.

Ketua DPP PPP ini menegaskan, UU Label Makanan Halal ini sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya umat Islam, dari berbagai jenis produk makanan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang beredar luas di masyarakat.

Seperti diketahui, baru-baru ini, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), Bandung, Jawa Barat, menemukan sejumlah produk makanan, seperti dendeng dan abon sapi, yang bercampur dengan babi. Hal yang sama juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti Semarang, Malang, Batam, Surabaya, ataupun Pangkal Pinang. ”Agar peredaran produk tersebut tidak meluas, perlu ada aturan yang jelas dalam menentukan kehalalannya,” ungkap Hasrul.

Ia menyatakan, beberapa negara, seperti Singapura dan Belanda, telah membuat aturan adanya lembaga yang menetapkan kehalalan sebuah produk. Di Belanda, misalnya, ada sebuah lembaga semacam LP POM MUI yang memberikan sertifikasi halal bagi setiap produk makanan yang dijual di pasaran. Mereka yakin produk yang memiliki label halal adalah produk makanan yang baik dan dijamin kebersihannya.

“Singapura dan Belanda saja melakukan hal itu, mengapa Indonesia sebagai negara Muslim terbesar belum memiliki UU yang secara tegas mengatur masalah label kehalalan produk makanan,” paparnya.

Ia menegaskan, dengan disahkannya UU Label Makanan Halal, masyarakat tidak akan ragu untuk membeli makanan yang dipasarkan di pusat perbelanjaan.

Sebagai negara mayoritas penduduk Muslim, menurut dia, pemerintah bersama DPR wajib melindungi masyarakat agar tidak “terjebak” mengonsumsi makanan yang tidak halal, tapi beredar luas tanpa mencantumkan label halal.

Ia menambahkan, kehalalan sebuah produk itu bisa dinyatakan dengan label halal yang menandakan bahwa produk tersebut halal sumbernya, halal proses pembuatannya, halal campuran-campurannya, dan halal mendapatkannya.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga akan mengatur masalah sanksi dalam UU tersebut bagi pelaku yang membuat (produksi) dan mengedarkan produk tersebut.

Belum bersikap
Sementara itu, di Malang (Jatim), peredaran dendeng dan abon yang diduga bercampur dengan bahan baku daging babi dan diproduksi di Malang belum disikapi dinas kesehatan (dinkes) setempat.

Kepala Dinkes Kota Malang, dr Enny Sekar Rengganingati, mengakui, pihaknya belum bisa mengambil tindakan karena hasil uji laboratorium sampel yang dikirimkan ke Surabaya belum turun.

”Kami mengambil sampel dari beberapa daerah lokasi beredarnya dendeng tersebut dan dendeng yang langsung diproduksi di Kota Malang untuk diuji di laboratorium di Surabaya,” katanya.

Enny berharap, dalam minggu-minggu ini, hasil laboratorium sudah turun agar masyarakat konsumen tidak diombang-ambingkan dengan sinyalemen bahwa dendeng yang diproduksi di Jalan Raung itu berbahan baku daging babi.

Ia mengakui, berdasarkan hasil investigasi secara kasat mata dan pengujian sederhana, dendeng tersebut berbahan baku daging sapi, bukan babi. ”Tapi, bagaimanapun kami tetap menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikannya,” tegasnya.

Menyinggung belum ditariknya dendeng yang bermerek 999 itu dari pasaran, Enny menegaskan, pihaknya tidak bisa melakukan penarikan secara serta-merta dan harus menunggu hasil uji laboratorium.

Jika hasil laboratorium positif dan dendeng itu berbahan baku daging babi, katanya, pihaknya akan langsung menarik peredarannya. Bahkan, dendeng daging yang saat ini diperjualbelikan di swalayan akan diperiksa dengan teknis dan mekanisme yang sama.

Di Batam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat belum menemukan abon sapi berbahan campuran babi. Sampai saat ini, kami belum menemukan produk tersebut,” ujar Ketua MUI Batam, Usman Ahmad.

Usman Ahmad mengatakan, berdasarkan penyelidikan MUI, belum ada produk apa pun di Batam yang menipu dengan melabelkan halal, namun mengandung babi. Meski begitu, ia mengatakan tidak dapat memastikan kandungan produk makanan karena MUI tidak memiliki laboratorium. “Kita memang punya bagian pengkajian makanan dan minuman, namun tidak bisa memastikan,” kata dia.

Ia mengatakan harapan peran proaktif dinas pertanian, perikanan, kelautan, dan peternakan serta Balai Pengawasan Obat-obatan dan Makanan untuk menyelidiki kandungan bahan makanan.

Sementara itu, di Bandung, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat menemukan tiga merek abon berbahan campuran dagging babi di pasar tradisional dan modern. Dinas Peternakan Jawa Barat menelusuri peredaran abon babi di seluruh Jawa Barat.sya/ant/kem

sumber dr sini
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dinas Peternakan Jawa Barat mengimbau masyarakat konsumen umum di Kota Bandung dan Kota Bogor, agar berhati-hati dalam membeli produk dendeng/abon. Imbauan itu dilontarkan terkait ditemukannya beberapa merek dendeng/abon, yang berdasarkan pengujian laboratorium ditemukan kandungan daging babi namun mencantumkan label halal pada kemasannya.

Demikian dikemukakan Kepala Dinas Peternakan Jabar H. Koesmayadie, didampingi Kepala Bidang Kesehatan Hewan-Kesmavet, Nana M. Adnan, di Bandung, Selasa (24/3).

Koesmayadie mengatakan, ditemukannya produk dendeng/abon mengandung daging babi, setelah melalui pengujian rutin oleh Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesmavet (BPPHK) Cikole, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat.

Di Bandung mereka mengambil 31 sampel bakso sapi dan 15 sampel dendeng sapi dari Pasar Baru, Pasar Andir, Pasar Ujungberung, Pasar Antapani, Pasar Cicaheum, Pasar Cicadas, Pasar Kosambi, dan Pasar Basalamah. Di Bogor diambil 17 sampel bakso sapi dan 4 sampel dendeng sapi dari Pasar Balekambang, Pasar Anyar, dan Pasar Bogor, masing-masing pada 11 dan 26 Februari 2009 lalu.

Dari hasil pemeriksaan, menurut Koesmayadie, ditemukan adanya daging babi pada produk dendeng/abon yang diedarkan oleh penjual di pasar tradisional. Lain halnya bakso sapi, sejauh ini belum terbukti adanya penggunaan campuran daging babi.

“Kendati ditemukan adanya merek-merek dendeng/abon tertentu yang menggunakan bahan daging babi, masyarakat konsumen umum tak perlu panik dan tinggal berhati-hati dalam menentukan pilihan produk yang akan dibeli. Kami juga terus memantau sejauh mana peredaran dendeng/abon yang berbahan daging babi di Jabar, demi kenyamanan dan keamanan para konsumen umum,” kata Koesmayadi.

Mereka menyebutkan, produk dendeng/abon yang sudah terbukti menggunakan bahan daging babi, mereknya berinisial CKS No. SP:0094/13.06/92 dan dendeng berinisial CPM No. SP:030/1130/94, di mana pencantuman Halal pun tak sesuai dengan prosedur.

Selama ini, nomor SP berangka 92 dan 94 diketahui berasal dari Jawa Tengah, namun oleh tim penguji merek CKS ditemukan di Pasar Kosambi dan Pasar Basalamah Bandung, sedangkan merek CPM diambil dari Pasar Anyar Bogor.

Menurut Koesmayadie, pihak-pihak tak bertanggung jawab yang mengedarkan produk dendeng/abon sapi campuran daging babi, dapat mengganggu ketenteraman batin manusia, terutama umat Islam di Jabar. Padahal, Pemprov Jabar melalui Dinas Peternakan Jabar sejak lama selalu menyosialisasikan moto HAUS (Halal, Aman, Utuh, dan Sehat) bagi produk-produk konsumsi berbahan baku hewani serta memasyarakatkan usaha peternakan secara islami bekerja sama dengan MUI.

Jika hanya dilihat dari kepentingan ekonomi, produsennya diduga bertujuan mengambil keuntungan lebih besar dengan mengambil bahan campuran daging babi. Selama ini, bahan yang sering digunakan terutama babi hutan alias bagong, karena harganya jauh lebih murah.

Koesmayadie mengakui, sejumlah kalangan di Dinas Peternakan Jabar mengetahui adanya kebiasaan sejumlah pehobi berburu bagong, yang menjual daging hasil buruannya kepada pembuat dendeng/abon untuk pangsa pasar non-Muslim.

Koesmayadie mempertanyakan motif penjualan produk dendeng/abon yang mengandung daging babi, tetapi dikemas dengan mencatumkan daging sapi dan tulisan halal yang dijual ke pasaran umum. Bahkan, produk ini juga ditemukan di beberapa swalayan dengan harga cukup murah.

Secara terpisah, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP POM) MUI Jabar, Prof. Dr. H.A. Surjadi, M.A. mengatakan, produk/merek dendeng/abon merek CPS dan CPM sampai kini belum mendapat sertifikat halal dari MUI. Bahkan, tulisan Halal yang mereka cantumkan dalam kemasan tersebut dibuat oleh perusahaan sendiri secara sepihak.

“Kami juga mendesak pedagang yang menjual merek bersangkutan, agar segera menarik produk tersebut dari peredaran dan tak menjual lagi stok yang ada. Kami juga mengimbau agar konsumen Muslim selalu berhati-hati dan cermat saat berbelanja, dan menyampaikan terima kasih kepada BPPHK Cikole atas laporan hasil pengujian oleh mereka,” katanya.

Sumber: Pikiran Rakyat

TV ONE akan membahas masalah dendeng babi besok pagi 1 april 2009 bersama pakar teknologi pangan dari Universitas Pasundan besok pagi jam 6.30 pada Acara “Apa Kabar Indonesia pagi”

  • LPPOM MUI Jawa Barat

Jl. RE Martadinata No 105 Bandung, Telp : 022-7324148, 0251-7156678

  • LPPOM MUI Lampung

PKUI/Islamic Centre, Jl. Sukarno Hatta Rajabasa, Bandar Lampung, Telp : 0721-251003, 786937

  • LPPOM MUI DKI Jakarta

Masjid Islamic Centre, Jl. Kramat Jaya Raya Koja Jakarta Utara, Telp : 02144835249, 70972352

  • LP POM MUI Bali

Jl. Pulau Menjangan 28 Denpasar 80114, Telp : 0361-238079

  • LPPOM MUI Jawa Timur

Jl. Dharmahusada Selatan No. 5 Surabaya 60285, Telp : 031-5965518

  • LPPOM MUI Riau

Jl. Syeh Burhanuddin, Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, Telp : 0761-21415

  • LPPOM MUI Sulawesi Selatan

RS Islam Faisal, Jl. Pangeran Patarani Makasar 90222 dan Lt. Dasar Masjid Raya Makasar, Jl. Masjid Raya No. 1 Makasar 90153, Telp : 0411-853364, 5063787

…bersambung…